Milenium Development Goals

Sasaran Pembangunan Millennium (bahasa Inggris : Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000.
Pada September 2000, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara lain, berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi sebagai komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Apa yang dimaksud dengan Tujuan Pembangunan Milenium
(Millennium Development Goals)?

Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) adalah serangkaian tujuan yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Milenium pada September 2000. Tujuan Pembangunan Milenium adalah komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi mengenai pembangunan; yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global.
TPM mendorong pemerintah, lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil di manapun untuk mengorientasikan kembali kerja-kerja mereka untuk mencapai target-target pembangunan yang spesifik, ada tenggat waktu dan terukur ke dalam 8 tujuan pembangunan milenium yaitu:
1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan
Target untuk 2015:
Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalami kelaparan.
2. Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal
Target 2015:
Memastikan bahwa setiap anak laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.
3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
Target 2005 dan 2015:
Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.
4. Mengurangi tingkat kematian anak
Target 2015:
Mengurangi tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hingga dua-pertiga
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target 2015:
Mengurangi rasio kematian ibu hingga 75% dalam proses melahirkan
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
Target 2015:
Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan gejala malaria dan penyakit berat lainnya.


7. Menjamin keberkelanjutan lingkungan
Target:
• Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta merehabilitasi sumber daya lingkungan yang hilang
• Pada tahun 2015 mendatang diharapkan jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang layak dikonsumsi berkurang setengahnya
• Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai perbaikan kehidupan yang signifikan bagi sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Target:
• Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
• Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara tertinggal, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil.
• Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
• Mengembangkan usaha produktif yang baik dijalankan untuk kaum muda
• Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.





Kendala
Upaya pemerintah merealisasikan target millennium development goals (MDGs) 2015 diragukan. Pasalnya, pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar.
Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut mengatakan, program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar dan perubahan strategi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara.
Pada tahun 2009, jumlah utang yang harus dibayar mencapai Rp97,7 triliun, dimana sekira USD6.407,38 juta atau Rp58,65 triliun dari jumlah tersebut adalah Utang Luar Negeri. Lalu pada tahun 2010, jumlah utang yang harus dibayarkan mencapai Rp84,11 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp46,99 triliun (USD5.133,78 juta) adalah utang luar negeri.
Selanjutnya di tahun 2011, Indonesia harus mengeluarkan uang sebesar Rp81,55 triliun untuk membayar utang, sebesar Rp41,57 triliun atau USD4.541,47 juta untuk pembayaran utang luar negeri. Pada tahun 2012, utang yang harus dibayar, sebesar Rp83,31 trilliun, sekira Rp40,63 triliun atau USD4.438,94 juta merupakan utang luar negeri. Tahun 2013, Indonesia harus membayar utang sebesar Rp81,40 triliun, sebesar Rp41,10 triliun atau USD4.490,64 juta adalah utang luar negeri.
Pada tahun 2014, utang yang harus dibayar Indonesia, sebesar Rp76,39 triliun. Dari jumlah tersebut, utang luar negeri sejumlah Rp39,45 triliun atau sebesar USD4.310,14 juta. Sedangkan di tahun 2015, masih harus membayar kembali naik menjadi Rp81,54 triliun, sebesar Rp39,08 trilyun atau USD4.269,79 juta adalah utang luar negeri.
Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun secara drastis dari jumlah di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016, di mana beban pembayaran utangnya mencapai Rp66,70 triliun. Dengan melihat beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG di tahun 2015 serta beban pembayaran utang yang harus diambil dari APBN di tahun 2009-2015, besar kemungkinan Indonesia gagal dalam mencapai tujuan MDGs.



Kontroversi
Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.
Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia [5]. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG di tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN di tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.

Kata Penutup

Demikian makalah ini saya buat. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya dan dapat mempeluas wawasan mengenai sasaran pembangunan millennium. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyusunan makalah ini mohon dimaafkan. Terimakasih.








Daftar Pustaka

• http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium
• http://dte.gn.apc.org/Aif36.htm
• http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/25/20/149390/pencapain-target-mdgs-terkendala-beban-utang
• http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium#Kontroversi